Selasa
Pukul : 15:10:41

Ria Anggraini, A.Md

| More

Ratusan Perusahaan Terancam Ditutup

Ratusan perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan terancam dikenai sanksi, baik administrasi maupun pidana. Sanksi tersebut dikarenakan perusahaan masih melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumsel.

“Di Sumsel ada ratusan perusahaan, selama 2016 baru sekitar 89 perusahaan yang kita kunjungi. Rata-rata perusahaan itu ada saja yang melanggar salah satu Perda dari 13 Perda Sumsel yang berkaitan dengan PAD,” ungkap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumsel Riki Junaidi, Senin (2/1).

Menurut Riki, kebanyakan perusahaan yang didatangi beralasan kurang sosialisasi terkait hal tersebut.  Namun, pada 2017 ini pihaknya fokus untuk penegakan hukum kepada perusahaan yang melanggar Perda itu.

“Sebelumnya hanya membuat pernyataan dan hanya dibina. Tim yang sudah dibentuk juga akan melakukan sosialisasi mulai tiga bulan ini (Januari hingga Maret 2017 mendatang-red). Setelah itu, perusahaan yang kedapatan melanggar Perda berkaitan dengan PAD bakal disanksi secara administrasi dan sanksi pidana,” tegas dia.

Tigabelas Perda yang masih sering dilanggar, masih dijelaskannya, antara lain Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Baru dan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Kemudian, lanjut Riki, Perda keenam yang berkaitan dengan PAD Sumsel adalah Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar, serta Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Olahraga Pada Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumsel.

Selain itu, Riki juga menambahkan, Perda Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Di tempat Khusus, Perda Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Provinsi Sumsel, Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukiman dan Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

“Terakhir, Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing. Misalnya Perda ini, dalam memperkerjakan tenaga asing itu perusahaan berkewajiban membayar retribusi sebesar 100 US Dollar per orang dalam sebulan. Tapi, banyak tenaga asing yang tidak membayar retribusi itu,” jelasnya.

Hasil pengecekan di lapangan yang telah dilakukan Satpol PP Provinsi Sumsel, sambungnya, perusahaan yang paling banyak melanggar Perda berkaitan dengan PAD Sumsel, yakni merata di seluruh kabupaten/kota.

Disinggung kenapa baru saat ini dilakukan penegakan Perda, ia menambahkan, hal tersebut dikarenakan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), di mana sebelumnya para anggota Pol PP belum mengerti siapa saja yang menjadi target sasarannya. Sehingga SDM harus ditingkatkan terlebih dahulu.

“Kami berharap dengan adanya penegakan Perda ini maka PAD di Sumsel dapat meningkat 2 sampai 3 kali lipat dari yang ditargetkan,” pungkasnya.

 

(sumber:Berita pagi)

Berita Terkait

Sekilas Info

  • Presiden AS Barack Obama memesan Nasi Goreng di restoran Bali langsung dari Amerika


  • Menurut United Stated Trade Representatives, 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu.


  • Menurut peneliti di Detroit, orang yang selalu tersenyum lebar cenderung hidup lebih lama.


  • WHO merilis, 30 persen anak-anak di dunia kecanduan menonton televisi dan bermain komputer.


  • Anak yang mengalami gangguan tidur, cenderung memakai obat2an dan alkohol berlebih saat dewasa.


Indeks Berita

Peta Lokasi